TEGAKKAN HUKUM DAN LINDUNGI MASYARAKAT, KELURAHAN TAMBAKKEMERAKAN BERSAMA BEA CUKAI DAN SATPOL PP GELAR SOSIALISASI GEMPUR ROKOK ILEGAL
PemKel Tambakkemerakan - 10 Jul 2026 Petugas Bea Cukai bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sidoarjo sukses menggelar Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang bertempat di pendopo Kelurahan Tambakkemerakan pada Kamis (09/07). Agenda krusial ini dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengedukasi para pelaku usaha warung klontong, tokoh masyarakat, dan warga setempat mengenai bahaya serta sanksi hukum peredaran rokok tanpa pita cukai resmi. Melalui pemaparan materi yang komprehensif, para petugas gabungan membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri rokok ilegal guna menekan peredarannya di tingkat kelurahan. Kegiatan strategis ini berjalan dengan tertib dan interaktif sebagai wujud komitmen bersama dalam mengamankan penerimaan negara serta melindungi kesehatan masyarakat.
Dalam sesi edukasi yang berlangsung taktis tersebut, perwakilan Petugas Bea Cukai memberikan demonstrasi langsung mengenai cara membedakan pita cukai asli dan palsu, termasuk modus penempelan pita cukai bekas atau yang tidak sesuai peruntukannya. Di saat yang sama, personel Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan peranan mereka dalam penegakan peraturan daerah dan pengawasan pasar secara berkala demi memastikan wilayah Tambakkemerakan bersih dari produk tembakau ilegal. Warga dan peritel kelurahan yang hadir diajak aktif berdialog serta berkomitmen untuk menolak pasokan rokok yang tidak memiliki izin resmi dari para distributor tidak dikenal.
Respon aktif dari jajaran pelaku usaha mikro dan perangkat lingkungan di tingkat rukun tetangga ini menjadi modal utama dalam menciptakan sistem pengawasan mandiri di akar rumput. Kesadaran masyarakat kelurahan untuk tidak membeli maupun menjual rokok ilegal dinilai sangat efektif dalam memutus mata rantai pasokan dari produsen gelap yang kerap menyasar pemukiman padat. Dukungan penuh dari Pemerintah Kelurahan Tambakkemerakan dalam memfasilitasi pertemuan ini mempertegas bahwa sinergi antara instansi penegak hukum dan elemen warga lokal merupakan kunci utama keberhasilan pemberantasan komoditas ilegal di lapangan.
Pada cakupan yang lebih luas, gerakan pemberantasan rokok ilegal ini memiliki korelasi langsung terhadap keberlanjutan pembangunan daerah melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Pengawasan ketat di tingkat kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum tata niaga saja, melainkan juga bagian dari upaya makro dalam menjaga iklim usaha yang sehat serta menjamin ketersediaan anggaran jaminan kesehatan bagi masyarakat. Melalui integrasi penyuluhan yang masif dan komitmen kepatuhan hukum warga yang solid, Kelurahan Tambakkemerakan siap menjadi garda terdepan dalam mendukung perwujudan Kabupaten Sidoarjo yang tertib, aman, dan bebas dari peredaran barang kena cukai ilegal. (dar/is)